Menimbang :
- bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas penyerahan kertas koran, surat kabar dan atau majalah yang menggunakan kertas koran, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1988 ditanggung oleh Pemerintah;
- bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut pada huruf a, perlu diatur Tata Cara Pemungutan dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung oleh Pemerintah atas penyerahan kertas koran, surat kabar dan atau majalah dengan Keputusan Menteri Keuangan;
Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3287);
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1988 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor dan Penyerahan Kertas Koran Untuk Penerbitan Surat Kabar dan Majalah serta untuk Penyerahan Surat Kabar dan Majalah;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1117/KMK.04/1988 tentang Bentuk, Ukuran, Pengadaan dan Tata Cara Penyampaian Faktur Pajak;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1118/KMK/04/1988 tentang Keterangan dan Dokumen Yang Dicantumkan dan atau Dilampirkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN KERTAS KORAN, SURAT KABAR DAN ATAU MAJALAH.
Pasal 1
| (1) |
Atas penyerahan kertas koran untuk Penerbitan Surat Kabar dan atau Majalah serta penyerahan Surat Kabar dan atau Majalah yang seluruh halamannya menggunakan kertas koran kecuali kertas untuk kulit muka dan belakang, Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung Pemerintah. |
| (2) |
Untuk dapat diberikan PPN ditanggung oleh Pemerintah, Pengusaha Penerbitan Surat Kabar dan atau Majalah yang membeli kertas koran dari Importir atau Pabrikan Kertas Koran harus memiliki Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Oleh Pemerintah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuk. |
Pasal 2
Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) harus diajukan oleh Pengusaha Penerbitan Surat Kabar dan atau Majalah melalui Penyalur Utama Kertas Koran PT Industri dan Perbekalan Pers (PT. Inpers) kepada Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 3
| (1) |
Importir atau Pabrikan Kertas Koran yang menyerahkan kertas koran kepada Pengusaha Penerbitan Surat Kabar dan atau Majalah, wajib membuat Faktur Pajak atas nama Penyalur Utama Kertas Koran qq Pengusaha Penerbitan Surat Kabar dan atau Majalah sebagai pembeli sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat) : |
| (2) |
Importir atau Pabrikan Kertas Koran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membubuhkan cap/stempel “PPN Ditanggung Oleh Pemerintah eks Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1988” pada semua lembar Faktur Pajak yang bersangkutan. |
Pasal 4
| (1) |
Pengusaha Penerbitan Kertas Koran dan atau Majalah yang menyerahkan Surat Kabar dan atau Majalah yang Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1988 wajib membuat Faktur Pajak dalam rangkap 3 (tiga): |
| (2) |
Pengusaha Penerbitan Surat Kabar dan atau Majalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membubuhkan cap/stempel “PPN Ditanggung Oleh Pemerintah eks Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1988” pada semua lembar Faktur Pajak yang bersangkutan. |
Pasal 5
Pajak Masukan yang dibayar oleh Pabrikan Kertas Koran atau Pengusaha Penerbitan Surat Kabar dan atau Majalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dikreditkan, kecuali:
- PPN sebagai Pajak Masukan yang ditanggung oleh Pemerintah;
- PPN sebagai Pajak Masukan yang berdasarkan Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 tidak dapat dikreditkan.
Pasal 6
| (1) |
Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Faktur Pajak yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) mengajukan permintaan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil kepada Direktur Jenderal Anggaran. |
| (2) |
Atas permintaan Direktur Jenderal Pajak tersebut pada ayat (1) Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SPM Nihil atas beban Anggaran Bagian XVI dan pada waktu bersamaan membukukan untuk keuntungan Direktorat Jenderal Pajak. |
Pasal 7
Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan bidang masing-masing.
Pasal 8
Semua peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 871/KMK.04/1987 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diterbitkan ketentuan yang baru berdasarkan Keputusan ini.
Pasal 9
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 17 Oktober 1988.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dan penempatannya dalam Berita Negara republik Indonesia.
Ditetapkan diJakarta
pada taggal14 Januari 1989
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
JB. SUMARLIN