Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.6/1997

1.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983, WP dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak c.q. Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) terhadap keputusan penyelesaian keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh WP.

2.

Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur PBB, setelah menerima permintaan surat uraian banding atas permohonan banding WP dari MPP, menyampaikan surat permintaan uraian banding tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) atau Kepala Kantor Pelayanan PBB (KPPBB) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat MPP untuk dibuatkan Konsep Surat Uraian Banding.

3.

Kepala Kanwil DJP atau Kepala KPPBB menyusun Konsep Surat Uraian Banding disertai penjelasan/keterangan yang dilengkapi dengan berkas banding dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur PBB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan Direktur PBB untuk disusun menjadi Surat Uraian Banding.

4.

Dalam pembuatan Konsep Surat Uraian Banding hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1.

Tanggal penyelesaian Surat Keputusan Kepala Kanwil DJP atau Kepala KPPBB tentang Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKP PBB, tanggal pengiriman/cap pos atau tanggal diterimanya oleh WP.

4.2.

Batas waktu penyampaian surat permohonan banding dan tanggal diterimanya oleh MPP, sehingga permohonan banding dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983. Batas Waktu ini adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Dirjen Pajak oleh WP sampai dengan tanggal diterimanya permohonan banding WP di MPP. Tanggal diterimanya Keputusan Dirjen Pajak oleh WP dan tanggal diterimanya surat permohonan banding oleh MPP dapat berupa tanggal pengiriman/cap pos atau tanggal tanda terima Keputusan Dirjen Pajak oleh WP dan surat permohonan banding oleh MPP.

4.3.

Konsep Surat Uraian Banding harus merupakan penjelasan/pandangan/jawaban pihak fiskus terhadap setiap butir ketidakpuasan maupun alasan WP atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kanwil DJP/Kepala KPPBB dalam Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat diterima oleh MPP.

4.6.

Alasan-alasan WP mengajukan permohonan banding ke MPP;

4.7.

Penjelasan/pandangan fiskus tentang kondisi OP, hendaknya diuraikan secara terperinci dengan memperhatikan alat-alat keterangan yang ada serta menyanggah terhadap alasan WP pemohon banding;

4.8.

Kesimpulan atas uraian tersebut di atas serta usulan fiskus kepada MPP terhadap pengajuan banding WP;

4.9.

Konsep Surat Uraian Banding harus disertai data pendukung tahun yang diajukan banding, yang terdiri dari :

a

Copy SPPT PBB sebelum dan sesudah keberatan;

b

Copy surat pengajuan keberatan WP;

c

Copy Surat Keputusan Keberatan PBB, bukti penyampaiannya kepada WP, dan uraian pemandangan keberatan;

d

Copy Berita Acara Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan;

e

Data harga jual tanah dan harga komponen bangunan dari berbagai sumber data beserta analisa perhitungan untuk penentuan NIR dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) yang meliputi lokasi OP;

f

Copy SPOP yang diisi dan ditandatangani oleh WP atau yang mewakilinya;

g.

Copy SK Kakanwil tentang Penentuan Klasifikasi Bumi dan Besarnya Pajak yang Terutang/M2 beserta lampirannya untuk lokasi OP dan sumber harga jual tanah yang dijadikan dasar penentuan klasifikasi bumi;

h.

Copy peta blok dan peta lokasi tanah tempat OP berada;

i.

Daftar Himpunan/Hasil Rekaman (DHR) atas OP bersangkutan serta objek lain disekitarnya;

j.

Informasi Rinci Objek Pajak (print out komputer) yang memuat rincian perhitungan NJOP bumi dan bangunan objek pajak yang bersangkutan;

k.

Daftar Biaya Komponen Bangunan;

l.

Foto objek pajak dan lingkungan sekitarnya;

m.

Data lain yang dapat mendukung Uraian Banding dimaksud.

5.

Guna keseragaman dan kemudahan pembuatan Surat Uraian Banding, agar berpedoman kepada Petunjuk Pembuatan Konsep Surat Uraian Banding terlampir yang terdiri dari :

5.1.

Petunjuk pembuatan Konsep Surat Uraian Banding, sebagaimana Lampiran I;

5.2.

Petunjuk pembuatan Konsep Surat Uraian Banding yang memenuhi ketentuan formal untuk :

–

Banding atas kesalahan luas objek PBB, klasifikasi, dan kesalahan penetapan, sebagaimana Lampiran II a;

–

Banding atas penetapan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak, sebagaimana Lampiran II b;

–

Banding atas objek pajak untuk tidak dikenakan PBB, sebagaimana Lampiran II c.

5.3.

Petunjuk pembuatan Konsep Surat Uraian Banding yang tidak memenuhi ketentuan formal, sebagaimana Lampiran III.

5.4.

Petunjuk pembuatan Konsep Surat Uraian Banding Atas Keputusan Pemberian Besarnya Pengurangan PBB, sebagaimana Lampiran IV.

6.

Surat Uraian Banding disertai dengan berkas permohonan banding dan berkas/data pendukungnya oleh Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur PBB dikirim kepada Sekretaris MPP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat Kanwil DJP/KPPBB.

7.

Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur PBB menunjuk Pejabat DJP untuk menghadiri undangan sidang di MPP. Apabila dipandang perlu juga dapat dihadirkan pejabat Kanwil DJP atau KPPBB yang bersangkutan.

8.

Putusan banding yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat PBB selanjutnya diteruskan ke Kantor Pelayanan PBB dengan tembusan ke Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan untuk di tindaklanjuti.

Skema tata cara penyelesaian permohonan banding PBB sebagaimana terlampir.

9.

Untuk mengawasi penyelesaian banding Pajak Bumi dan Bangunan, agar membuat buku penjagaan sebagaimana contoh terlampir.

10.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), maka istilah MPP dalam surat edaran ini dengan sendirinya akan berganti menjadi BPSP terhitung sejak badan tersebut mulai melaksanakan tugasnya.