Keputusan Menteri Keuangan – 641/KMK.05/1997

Untuk kepentingan pengawasan Barang Kena Cukai dan penerimaan negara, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang telah mendapat izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol yang besar penjualannya rata-rata tidak lebih dari 1.000 (seribu) liter setiap bulan dan Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol yang kadar alkoholnya tidak lebih dari 7% (tujuh persen).

Untuk mendapatkan NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pemohon mengajukan surat permohonan kepada Menteri Keuangan c.q Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat, dengan menggunakan formulir PMCK-6 sesuai contoh dalam lampiran 1.

1. Gambar denah lokasi/bangunan/tempat usaha.
2. Salinan atau fotocopy surat atau izin dari instansi terkait yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang, yaitu :
   1. Izin atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat,
   2. Izin Usaha Perdagangan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan,
   3. Nomor Pokok Wajib Pajak,
   4. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Republik Indonesia dan kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi,
   5. Akte Pendirian Usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum,
   6. Izin atau rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, khusus untuk Tempat penjualan Eceran minuman Mengandung Etil Alkohol.
3. Surat Pernyataan akan menyelenggarakan pembukuan perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan menyimpan dokumen, buku, dan laporan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya.

1. Gambar denah lokasi/bangunan/tempat usaha.
2. Salinan atau fotocopy surat atau izin dari instansi terkait yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang, yaitu :
   1. Izin atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat,
   2. Izin Usaha Perdagangan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan,
   3. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan,
   4. Izin atau rekomendasi dari Departemen Kesehatan,
   5. Nomor Pokok Wajib Pajak,
   6. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Republik Indonesia dan kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi,
   7. akte Pendirian Usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum,
   8. Izin atau rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, khusus untuk Tempat Penjualan Eceran minuman Mengandung Etil Alkohol.
3. Surat Pernyataan tidak akan menjual minuman mengandung etil alkohol kepada orang yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, khusus untuk Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil alkohol.
4. Surat Pernyataan akan menyelenggarakan pembukuan perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan menyimpan dokumen, buku, dan laporan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya.

Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan atas lokasi/bangunan/tempat usaha dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Keputusan atas permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan oleh Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.

Apabila permohonan diterima secara tidak lengkap atau tidak benar, Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengembalikan surat permohonan tersebut untuk dilengkapi.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan dan diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Dalam hal permohonan diterima, diterbitkan Nomor Pokok Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol sesuai contoh dalam lampiran II.

Salinan atau tembusan Surat Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam hal permohonan ditolak, diterbitkan Surat Penolakan disertai alasannya secara jelas.

1. Atas permohonan pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang bersangkutan,
2. Tidak dilakukan kegiatan selama satu tahun,
3. Persyaratan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) atau ayat (3) tidak lagi dipenuhi,
4. Pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia,
5. Pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dinyatakan pailit,
6. Tidak lagi dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai,
7. Pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

1. Dilakukan renovasi,
2. Terjadi bencana alam atau keadaan lain yang berada di luar kemampuan pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

1. dalam jangka waktu tujuh hari, sebelum kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan
2. dalam jangka waktu tujuh hari, terhitung sejak peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terjadi.

Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan dengan menerbitkan Surat Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dengan menggunakan formulir sesuai contoh dalam Lampiran III.

Salinan atau tembusan Surat Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam hal Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dicabut, etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol yang masih berada di dalam Tempat Penjualan Eceran harus dikeluarkan atau dipindahkan ke Tempat Penjualan Eceran lainnya yang masih memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilewati dan etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol belum dikeluarkan dari Tempat Penjualan Eceran, etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol tersebut harus dimusnahkan oleh Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan disaksikan oleh Pengusaha bersangkutan dan Pejabat dari instansi terkait lainnya.