Keputusan Menteri Keuangan - 186/KMK.06/2001

Menimbang :

bahwa dalam rangka globalisasi dunia usaha dan pentingnya peran akuntan dalam pembangunan nasional terutama di era keterbukaan yang menuntut peningkatan transparansi, akuntabilitas dan mutu informasi dalam bidang keuangan diperlukan pengurusan yang lebih jelas tentang akuntan publik dalam suatu undang-undang;
bahwa untuk mempersiapkan rancangan undang-undang dimaksud dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Undang-undang Akuntan Publik dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat :

Keputusan Presiden R.I Nomor 234/M TAHUN 2000;
Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 129/KMK.01/2000 tanggal 12 April 2000 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Keuangan;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor Kep-405/MK/6/4/1975 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KMK.01/2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN UNDANG-UNDANG AKUNTAN PUBLIK.

PERTAMA :

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Undang-undang Akuntan Publik (Selanjutnya disebut Tim) yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

TIM PENGARAH :

1.	Darmin Nasution Direkorat Jenderal Lembaga Keuangan, Dep. Keuangan	Sebagai Ketua
2.	Noor Fuad Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan	Sebagai Wakil Ketua
3.	Herwidiyatmo Badan Pengawas Pasar Modal	Sebagai Anggota

TIM PELAKSANA :

1.	Mirza Mochtar Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Ketua
2.	Ferdinan D. Purba, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Wakil Ketua merangkap Sekretaris
3.	Sahala Lumban Gaol Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Anggota
4.	Mulabasa Hutabarat Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Anggota
5.	Hadiyanto Sekretariat Jenderal	Sebagai Anggota
6.	Hatomi Direktorat Jenderal Anggaran	Sebagai Anggota
7.	Abraham Bastari Badan Pengawas Pasar Modal	Sebagai Anggota
8.	Anis Baridwan Badan Pengawas Pasar Modal	Sebagai Anggota
9.	Barata Antakusuma Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Anggota
10.	Achmad Sofyan Sekretariat Jenderal	Sebagai Anggota
11.	Basri Edward Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Anggota
12.	A. Rachman Ritonga Direktorat Jenderal Anggaran	Sebagai Anggota
13.	Budi Santoso Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Anggota
14.	Didik Supriyadi Direktorat Jenderal Lembaga sebagai Keuangan	Sebagai Anggota merangkap atasanBendaharawan
15.	Soelarni Sekretariat Jenderal	Sebagai Anggota
16.	Priyanto Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Anggota
17.	Yohanes R Agandhi Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Anggota
18.	Agus Prawoto Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Anggota
19.	Indra Surya Badan Pengawas Pasar Modal	Sebagai Anggota
20	Hendrik B L.Toruan Pusat Manajemen Obligasi Negara	Sebagai Anggota
21.	Rahmat Waluyanto Pusat Manajemen Obligasi Negara	Sebagai Anggota
22.	Edy F. Sinaga Badan Penyehatan Perbankan Nasional	Sebagai Anggota
23.	Sutirya Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Anggota
24.	Djatmoko Sudibyo Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Anggota merangkap sebagai Bendaharawan
25.	Yusman Purba Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Anggota
26.	Basuki Purwadi Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Anggota
27.	Agung Suprananto Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Anggota
28.	Sofri Hasibuan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Anggota
29	Jarot Marhaendro Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Anggota
30.	Ridwan Nasution Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Sebagai Anggota
31.	Warsito Sekretariat Jenderal	Sebagai Anggota
32.	Rinalzi Radjuni Direktorat Jenderal Anggaran	Sebagai Anggota

KEDUA :

Tim Pengarah mempunyai tugas :

Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyusunan Rancangan Undang-undang Akuntan Publik;
Melakukan tugas-tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan penyusunan Rancangan Undang-undang Akuntan Publik.

KETIGA :

Tim Pelaksana bertugas

Menyusun konsep Rancangan Akademik Rancangan Undang-undang Akuntan Publik;
Merumuskan dan menyusun draft awal Rancangan Undang-undang Akuntan Publik;
Merumuskan dan menyusun Usulan Prakarsa Penyusunan Rancangan Undang-undang Akuntan Publik;
Melakukan tugas-tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan penyusunan Rancangan Undang-undang Akuntan Publik;

KEEMPAT :

Tim Pelaksana dibantu oleh Tim Sekretariat yang susunan keanggotaannya akan ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.

KELIMA :

Dalam Pelaksanaan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

KEENAM :

Apabila terdapat mutasi/penggantian Wakil Ketua dan Anggota Tim Pengarah maupun Ketua dan Anggota Tim Pelaksana, maka penunjukan/pengangkatan ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah.

KETUJUH :

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Tim ini dibebankan pada Bagian Anggaran 69 Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2001.

KEDELAPAN :

Masa kerja Tim berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak 2 Januari 2001.

KESEMBILAN :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2001.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Menteri Koordinator Perekonomian;
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Keuangan;
Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Jakarta;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan diJakarta
Pada tanggal16 April 2001
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

Keputusan Menteri Keuangan – 186/KMK.06/2001