Hubungi sales Log in
Menu Icon
KAP: -
KJS: -
Periode: -
Untuk jenis pajak/periode lain, klik di sini
Resources / Regulation / Keputusan Presiden

Keputusan Presiden – 16 TAHUN 2002

OnlinePajak
By
Published on June 6, 2019

Menimbang :

  1. bahwa sehubungan dengan Deklarasi Menteri pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM)-IV Organisasi Perdagangan Dunia atau Word Trade Organization (WTO), tanggal 14 November 2001 di Doha, Qatar yang menghasilkan cakupan substansi yang lebih luas termasuk isu baru perdagangan, maka dipandang perlu diadakan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Nasional untuk perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO;
  2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka Word Trade Organization sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001;

Mengingat :

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The Word Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
  3. Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka Word Trade Organization sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORD TRADE ORGANIZATION, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2001.

PERTAMA :

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001 sebagai berikut:

  1. Mengubah susunan keanggotaan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka Word Trade Organization (WTO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
    Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
    Penasehat :
    1. Dr. Marie Pangestu;
    2. Dr. Nono Anwar Makarim;
    3. Dr. H.S. Katadjoemena;
    4. Dr. Djisman Simanjuntak;
    5. Dr. Marzuki Usman, MA;
    Ketua : Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
    Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional,
    Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
    Wakil Ketua II : Duta Besar Republik Indonesia untuk WTO/Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia II di Jenewa;
    Anggota :
    1. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
    2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
    3. Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
    4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
    5. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri;
    6. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
    7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
    8. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional, Departemen Keuangan;
    9. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
    10. Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian;
    11. Kepala Badan Karantina, Departemen Pertanian;
    12. Direktur Jenderal Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, Departemen Kelautan dan Perikanan;
    13. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan;
    14. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    15. Direktur Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
    16. Sekretaris Utama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);
    17. Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretariat Kabinet;
    18. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Hukum;
    19. Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup;
    20. Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Badan Urusan Logistik (BULOG);
    21. Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN);
    22. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
    23. Deputi Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Jasa, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
    24. Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
    25. Deputi Kerjasama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
    26. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
    Sekretaris : Direktur Kerjasama Multilateral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
  2. Mengubah Diktum KEENAM Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
    “Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada anggaran masing-masing departemen/instansi sesuai dengan kegiatannya.”

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal22 Maret 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Reading: Keputusan Presiden – 16 TAHUN 2002