Menimbang :
- bahwa peraturan pelaksanaan di bidang usaha perasuransian perlu disesuaikan dengan perkembangan kegiatan industri asuransi pada khususnya dan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya;
- bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Keputusan Menteri Keuangan;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 Tahun 1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 481/KMK.017/1999 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.
Pasal I
Menambah 2 (dua) pasal baru di antara pasal 31 dan pasal 32 yaitu pasal 31A dan pasal 31B, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 31A
| (1) |
Dalam hal terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih badan hukum tempat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi melakukan investasi dan jumlah penempatan investasi pada badan hukum hasil penggabungan menjadi lebih besar dari batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan atau Pasal 8, maka kelebihan jumlah penempatan investasi tersebut diperlakukan sebagai kekayaan yang diperkenankan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penggabungan; |
| (2) |
Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penggabungan badan hukum dalam rangka restrukturisasi perbankan di Indonesia, yang terjadi sebelum Keputusan ini ditetapkan, yang mengakibatkan jumlah deposito dan atau sertifikat deposito Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan atau pasal 8, maka kelebihan jumlah penempatan deposito dan atau sertifikat deposito tersebut diperlakukan sebagai kekayaan yang diperkenankan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini. |
| (3) |
Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menempatkan tambahan investasi pada badan hukum hasil penggabungan selama masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan mengakibatkan jumlah investasi menjadi lebih besar dari batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, maka tambahan investasi yang terjadi diperlakukan sebagai kekayaan yang tidak diperkenankan. |
Pasal 31B
| (1) |
Ketentuan mengenai pembatasan penempatan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syari’ah. |
| (2) |
Ketentuan mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan penempatan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syari’ah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. |
Pasal II
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan diJakarta
pada tanggal31 Juli 2000
MENTERI KEUANGAN
ttd
BAMBANG SUDIBYO