Menimbang :
- bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT Plasindo Mas Nomor 001/PM/V/2000 tanggal 29 Mei 2000, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT Plasindo Mas telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Plasindo Mas Yang Berlokasi Di Kawasan Industri Jababeka Blok MM Nomor 18, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);
- Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT PLASINDO MAS YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA BLOK MM NOMOR 18, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT.
PERTAMA :
Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan industri PT Plasindo Mas sebagai Kawasan Berikat serta memberikan persetujuan PKB merangkap PDKB kepada :
| a. | Nama Perusahaan | : | PT Plasindo Mas |
| b. | Alamat Kantor Perusahaan | : | Kawasan Industri Jababeka Tahap II Blok MM Nomor 18, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat |
| c. | Nama Pemilik/Penanggung Jawab | : | Jean Gie Choi |
| d. | Alamat Pemilik/Penanggung Jawab | : | Apartemen Kedoya Elok Jalan Apartemen Kedoya Elok Nomor 1 Kedoya Selatan, Jakarta Barat 11520 |
| e. | Nomor Pokok Wajib Pajak | : | 1.869.270.7-055 (KPP PMA II) 1.869.270.7-407 (KPP Bekasi) |
| f. | Luas Lokasi Kawasan Berikat | : | 1.740 M2 |
| g. | Jenis Hasil Produksi | : | Industri sub assy dan komponen elektronika berupa Lever Switch, Gear Cam, Holder Led, Holder Lead, Base Tension, Gear Worm Wheel, Gear Connect, Opener Lid, Holder FPC (4CH), Holder FPC (6CH), Gear Rack F/L, Lever Tension, Sub Chassis Assy, Lever U/D Assy, PCB Solder Assy dan Holder C/L Assy |
KEDUA :
Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk :
- Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pabean, perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;
- Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional Kawasan Berikat yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000;
- Melaporkan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong dan hasil olahannya;
- Mengadakan pembukuan mengenai pemasukan, pengolahan dan pengeluaran barang dari dan ke Kawasan Berikat, menyediakan/memperlihatkan buku-buku yang diperlukan untuk pemeriksaan.
KETIGA :
Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KEEMPAT :
Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997.
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal26 Juli 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG SUDIBYO